Dewan Perketat Sektor Pengawasan Program Pemerintah Daerah

BPKnews – SAMPIT – Wakil Ketua DPRD Kotim H.Supriadi MT menjelaskan sejauh ini jajaran legislatif terus meningkatkan pengawasan terkait program-program pemerintah daerah.

Bahkan menurutnya baik unsur pimpinan maupun komisi-komisi dengan bidangnya masing-masing di lembaga dewan sudah sejak awal jalannya program tersebut sudah melakukan pengawasan.

“Diperketat bukan berarti selama ini tidak ketat, akan tetapi lebih diperketat agar semua program yang dijalankan oleh pemerintah kita benar-benar berjalan dengan baik,” Ujarnya Jumat (4/1).

Ketua DPD Golkar Kotim ini juga menjelaskan sektor pengawasan memang merupakan kewajiban DPRD bukan hanya untuk mengawasi akan tetapi akan menjadi acuan dan bahan evaluasi dalam pembahasan APBD berikutnya.

“Supaya anggaran terserap dengan baik, pengerjaan proyek-proyek yang ada hasilnya memuaskan dan juga bisa rampung sesuai target dan cepat difungsikan bagi masyarakat,” timpalnya.

Sejauh ini menurutnya proses berjalannya program pemerintah daerah masih berjalan sehingga perlu dikawal hingga selesai.

“Bukan hanya kami di dewan saja masyarakat juga wajib mengawasi karena itu menyangkut kebutuhan jangka panjang untuk kita semuanya,” Tuturnya.

Diketahui APBD murni tahun 2019 mencapai 1,8 triliun rupiah yang mana saat ini sudah diserap oleh pemerintah daerah untuk program pembangunan dan sebagainya.(So)