DPRD Kotawaringin TimurHeadlineKotawaringin Timur

Seolah Tak Diperhatikan Pemerintah, Perwakilan IPMK Mengadu

"Kami sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur. Kami adalah aset hidup Kabupaten Kotawaringin Timur yang saat ini sedang menuntut ilmu di luar daerah. Kami otomatis sudah tidak bisa kembali ke dareah lagi, karena akses laut maupun udara dan darat," ungkap Handi Wijaya.

BPKNews.co.id – SAMPIT – Jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa atau Ikatan Pelajar Mahasiswa Kotawaringin Timur (IPMK) mengadu kepada Fraksi PKB DPRD Kotim. Aduan tersebut terkait nasib ratusan mahasiswa terdampak Covid-19 yang sampai saat ini belum mendapat bantuan Pemerintah Kabupaten Kotim.

Tiga orang perwakilan IPMK yang datang dari Kota Palangka Raya itu menyampaikan unek-uneknya kepada Ketua Fraksi PKB, M. Abadi S,pd pada Sabtu (9/5/2020) . Hal ini juga dibenarkan oleh Handi Wijaya, salah seorang perwakilan IPMK yang menemui anggota dewan tersebut saat dikonfirmasi awak media, Senin (11/5/2020) siang.

Handi menyampaikan bahwa berdasarkan data tahun 2018, terdapat sedikitnya ada 1.200 hingga 1.300 mahasiswa atau pelajar asal Kotim yang menimba ilmu di Kota Palangka Raya. Namun menurutnya ada 153 mahasiswa yang masih bertahan dan meminta perhatian khusus dari pemerintah daerah, agar segera memperhatikan nasib ratusan warganya yang sedang kebingungan.

“Kami sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur. Kami adalah aset hidup Kabupaten Kotawaringin Timur yang saat ini sedang menuntut ilmu di luar daerah. Kami otomatis sudah tidak bisa kembali ke dareah lagi, karena akses laut maupun udara dan darat,” ungkap Handi Wijaya.

Kunjungan kepada wakil rakyat Kotim itu diharap, mampu menggugah Pemkab Kotim untuk segera memperhatikan nasib ratusan mahasiswanya di luar daerah.

“Kami juga tidak bisa terus berharap ke orang tua karena situasi saat ini, pasti orang tua semua lakukan instruksi pemerintah, yaitu Sosial Distancing otomatis pendapat orang tua menurun,” tukasnya.

menanggapi perihal itu, M. Abadi meminta dengan tegas agar pemerintah daerah segera melakukan pengecekan sekaligus memperhatikan nasib ratusan bahkan ribuan mahasiswa asal Kotim tersebut.

“Kita harus ketahui, banyak warga atau mahasiswa asal Kotim yang menuntut ilmu di Palangka Raya, ini harus dibantu. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, jangan sampai aset daerah ini justru tidak mendapat respon atau perhatian khusus dari pemerintah tempat asalnya,” tutupnya. (Drm)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Close