Terkait Bansos, Wakil Rakyat Cecar Pemkab Barsel

BPKNews.co.id – BUNTOK – Guna memperkuat pengawasan terkait penyaluran bantuan dampak Virus Corona (Covid-19) dan banjir, Komisi I DPRD Kabupaten Barito Selatan, meminta kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMDes) setempat, menyerahkan data penerima dan jadwal penyaluran bantuan sosial kepada pihaknya.

Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Barsel, H. Raden Sudarto, kepada Plt. Kepala Dinsos PMDes, H. Haitami, saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang Komisi DPRD setempat, Senin (11/5/2020).

“Kami minta agar pada saat penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat, jadwal penyerahan Bansos juga dibagikan kepada DPRD. Supaya DPRD bisa ikut serta memantau dan mengawasi proses penyalurannya kepada masyarakat,” pesan pria yang akrab disapa H. Alex ini di tengah forum rapat.

Permintaan tersebut, dia ajukan terkait dengan banyaknya keluhan warga, bahwa hingga saat ini belum menerima bantuan penanganan dampak Covid-19.

Sedangkan untuk Bansos dampak banjir sendiri, dikatakan H. Alex pihaknya banyak menerima keluhan warga yang merasa sebagai orang terdampak, namun tidak kebagian bantuan alias tidak merata kepada semua warga terdampak.

“Kami juga ada menerima beberapa keluhan warga, yang mengaku sebagai orang yang terdampak banjir, namun tidak atau belum menerima bantuan apapun dari pemerintah. Itu seperti apa mekanisme pendataan dan penyalurannya (bantuan),” cetus politisi PDIP tersebut.

Senada dengan H. Alex, anggota Komisi I dari fraksi PDIP lainnya, Tamarzam mengaku bingung terkait mekanisme pendataan dan penyaluran Bansos dampak covid-19 di Barsel. Sebab ia merasa antara berita di televisi, penjelasan Dinsos dengan aturan yang berlaku tidak sinkron.

“Kami sebagai wakil rakyat kami pengen tahu, seperti apa ini?” tukasnya mempertanyakan.

Berkaitan dengan hal itu, Plt. Kepala Dinsos PMDes Barsel, H. Akhmad Haitami mengatakan bahwa saat ini Sekretariat Bersama (Sekber) antara empat dinas, yakni Dinsos PMDes, Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), telah berhasil mendata setidaknya 10.685 Kepala Keluarga di Barsel, sebagai calon penerima Bansos penananganan dampak Covid-19.

Jumlah tersebut, dikatakan Haitami, merupakan jumlah KK yang sudah diusulkan oleh Dinsos PMDes kepada pemerintah pusat melalui dinas sosial provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima oleh Dinsos PMDes sendiri, Barsel saat ini mendapatkan kuota sebanyak 9.000 KK lebih, yang masuk dalam data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari pusat.

Sedangkan berdasarkan data yang terkonfirmasi di Kementerian Sosial, saat ini jumlah orang miskin di Barsel tercatat sebanyak 7.201 KK atau sekitar 25.000 jiwa lebih.

“Namun sementara ini, kita akan tetap menggunakan data yang 10.685 KK itu, untuk diusulkan sebagai penerima Bansos dampak Covid-19,” tukasnya.

Walaupun, jumlah tersebut dikatakan Haitami lagi, bisa saja bertambah, sebab masih ada 32 desa se Barsel yang belum mengajukan data warganya untuk dimasukkan kedalam daftar penerima Bansos penanganan dampak dari penyebaran Sars Cov 2 tersebut.

“Masih ada 32 desa di barsel yang belum mengusulkan data penerima bantuan sosial,” bebernya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pogram jaring pengaman sosial, yakni pembagian sembako, diakui Haitami, saat penyalurannya dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, dengan pembiayaan sebesar Rp 17 miliar.

Dana tersebut, merupakan dana yang bersumber dari hasil refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barsel Tahun 2020.

“Termasuk juga, bagi keluarga yang dinyatakan sebagai ODP, PDP dan positif Covid-19, Dinsos sudah menyalurkan bantuan sembako sebanyak 45 paket dari jumlah sekitar 47 KK yang harus diakomodir,” ungkapnya.

Dinsos juga meminta kepada semua desa untuk menyediakan posko pantau dan relawan Covid-19, guna mengantisipasi penyebaran Sars Cov 2 itu di desa, sekaligus membantu pendataan alur keluar masuk orang melalui desa masing-masing, denga pendanaannya bersumber dari Dana Desa (DD).

Sedangkan untuk bantuan beras banjir, dijelaskan oleh Haitami lagi, bahwa bantuan tersebut baru bisa dibagikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tetang penetapan tanggap darurat. Karena yang disediakan dan dibagikan adalah beras persediaan milik pemerintah, yakni sebanyak seratus ton.

Lanjutnya lagi, pihaknya sempat kesulitan, karena data penerima dampak banjir di Barsel, adalah data tahun 2017, sebab tidak ada update data dari pihak kecamatan terkait jumlah riil terbaru masyarakat terdampak banjir.

“Untuk mengakalinya, pemdes membagikan beras dihitung dengan berapa jumlah penduduk yang masuk dalam kategori penerima, meskipun sebelumnya tidak masuk dalam daftar penerima yang tercatat di Dinsos,” sampaikanya.

“Dana yang ada di dinsos belum digunakan, karena saat ini masih memanfaatkan dana jaring pengaman sosial yang di ketahanan pangan,” tambahkannya lagi.(petu)