Palangka Raya – Program cetak sawah yang digulirkan pemerintah pusat di Kalimantan Tengah mendapat perhatian serius dari DPRD provinsi. Anggota DP
Anggota DPRD Kalteng, Sengkon
Palangka Raya – Program cetak sawah yang digulirkan pemerintah pusat di Kalimantan Tengah mendapat perhatian serius dari DPRD provinsi. Anggota DPRD Kalteng, Sengkon, meminta pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi turut aktif mengawasi dan mendampingi program agar berjalan optimal.
“Ini program nasional, dan daerah punya tanggung jawab untuk memastikan implementasinya tepat sasaran,” Ucap Sengkon, Jumat (14/2/2025).
Politikus Partai Perindo itu menyebut keberhasilan program tidak cukup hanya dengan menyediakan lahan. Menurutnya, kesiapan anggaran serta peran penyuluh dan petani sangat menentukan suksesnya program yang digadang-gadang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Kalau anggaran minim, dari pembukaan lahan sampai penyediaan sarana bisa macet. Belum lagi kalau petani tidak mendapat pendampingan teknis,” ujarnya.
Sengkon juga menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai penghubung langsung antara kebijakan dan pelaksana di lapangan. Ia menyebut penyuluh sebagai mitra strategis petani dalam menerapkan praktik pertanian modern.
Selain aspek teknis, ia juga menyoroti potensi konflik sosial dalam pelaksanaan program, terutama terkait pembukaan lahan dan distribusi manfaat. Ia mendorong pendekatan humanis agar program tidak memicu gesekan di masyarakat.
“Petani butuh rasa aman dan kepastian. Jangan sampai program ini malah jadi sumber konflik baru,” tegasnya.
Sengkon mengingatkan Pemda Kalteng agar tidak menjalankan program ini secara formalitas semata.
“Kalau pemerintah daerah tidak terlibat aktif, potensi kegagalan program ini besar. Kita bicara ketahanan pangan, ini hal yang tidak boleh disepelekan,” tutupnya. (CKO/RN)
COMMENTS