PAD Kalteng Bisa Tumbuh Jika BUMD Dikelola Maksimal

Legislator DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan

Palangka Raya – Legislator DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan, menyoroti lemahnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kritik ini mencuat seiring proyeksi APBD Kalteng tahun 2026 yang menurun menjadi Rp7,1 triliun lebih.

Menurutnya, pemerintah provinsi harus serius mengelola BUMD agar tidak sekadar menjadi beban, melainkan motor penggerak ekonomi daerah. Profesionalisme pengelolaan dan penempatan sumber daya manusia yang tepat dinilai menjadi kunci.

“BUMD jangan asal menempatkan orang. Harus benar-benar sesuai kapasitas dan kualitas, agar hasilnya bisa terlihat,” tegas Tomy, Kamis (21/08/2025).

Ia menilai, lemahnya tata kelola membuat potensi PAD Kalteng tidak tergarap maksimal. Padahal, peran legislatif dan eksekutif sama-sama penting dalam memastikan keuangan daerah lebih sehat.

“Kita sudah bersumpah memperbaiki keuangan daerah. Kalau PAD tidak dikelola dengan baik, APBD kita akan terus tertekan,”ujarnya.

Selain BUMD, ia juga menyoroti potensi pajak daerah yang belum dioptimalkan, mulai dari pajak alat berat hingga pajak permukaan air. Semua peluang itu, kata Tomy, seharusnya mampu menambah pendapatan jika dikelola serius.

Ia menegaskan agar pemerintah fokus terlebih dahulu pada pembenahan BUMD yang ada, sebelum menggagas terobosan baru. Evaluasi mendalam harus dilakukan agar badan usaha milik daerah benar-benar memberi manfaat nyata.

“Jangan buru-buru bikin program baru kalau yang lama belum maksimal. Benahi dulu BUMD yang sudah ada,” lugasnya.

Tomy juga mengingatkan agar Kalteng tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Dengan pengelolaan yang baik, PAD daerah bisa menjadi sumber utama pembangunan.

“Potensi PAD kita besar. Tinggal bagaimana keberanian kita mengawasi dan memastikan pengelolaannya maksimal,” tandasnya. (Wid/rn)