Pemprov Kalteng Teken MoU dengan Pelindo, Berikut Isinya

BPKNews.co.id – PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran menyetujui kesepakatan bersama antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang sinergi pengelolaan alur pelayaran sungai, pengembangan kawasan pelabuhan dan penggalian potensi bisnis di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penandatanganan MoU tersebut secara simbolis dilakukan di Aserna Komplek Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Selasa (22/9/2020) malam.

Gubernur Sugianto Sabran mengungkapkan bahwa jaringan sungai telah menjadi urat nadi perekonomian penduduk. Sebab sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakatnya saat ini masih mengandalkan transportasi sungai.

“Hubungan antar-daerah yang terjalin di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah dilakukan lewat sungai, sehingga jalur perairan ini menjadi akses andalan bagi kelancaran distribusi barang maupun orang dari wilayah hulu ke hilir begitu pula sebaliknya,” ungkapnya.

Sugianto menuturkan bahwa pelabuhan merupakan salah satu unsur dalam penyelenggara perhubungan memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan nasional.

“Adapun tujuan kesepakatan yang dilakukan dengan Pelindo III adalah sebagai sinergitas pengerahan dan pendayagunaan sumber daya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, untuk menciptakan terwujudnya pemberdayaan, kemandirian, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Nasional, serta peningkatan kinerja melalui Pengelolaan Alur Pelayaran Sungai, dan pengembangan Pelabuhan di Kalteng,” jelasnya.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltrng, Yulindra Dedi menjelaskan bentuk kerja sama yang akan dilakukan berdasarkan MoU antara Pemprov Kalteng dan Pelindo III. Kerja sama tersebut meliputi studi bersama terkait pengelolaan perairan sungai di Kalteng, pengembangan kawasan pelabuhan dan penggalian potensi bisnis, melakukan penyiapan data-data terkait dengan rencana pengelolaan perairan sungai di Kalteng, serta pembangunan dan pengoperasian kawasan pelabuhan wilayah Kalteng termasuk kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kemudian kesepakatan ini meliputi koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang berwenang serta memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk perizinan pengelolaan perairan sungai, pengembangan pelabuhan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan bentuk kerja sama lainnya yang disepakati para pihak”, ujar Yulindra. (AGA)