DPRD Kalteng Kawal RPJMD Agar Tidak Berat Sebelah pada Investor

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon

Katambungnews.com, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon menyoroti arah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 yang saat ini mulai digodok oleh pemerintah provinsi. DPRD menekankan bahwa rencana pembangunan lima tahunan tersebut harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pada kepentingan investor besar.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini banyak kebijakan yang terlalu berorientasi pada investasi berskala besar, tetapi belum memberikan manfaat signifikan bagi rakyat kecil, terutama di sektor UMKM, petani lokal, dan pelaku ekonomi kreatif.

“Kami mengingatkan, RPJMD ini bukan hanya peta jalan bagi pengusaha besar. Ini adalah rencana hidup masyarakat Kalimantan Tengah selama lima tahun ke depan. Jadi harus inklusif dan adil,”tegas siapa, Rabu (23/6/2025).

Menurutnya, investasi memang penting untuk membuka lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, namun jika tidak diiringi dengan kebijakan yang memperkuat masyarakat lokal, maka pembangunan hanya akan dinikmati oleh segelintir pihak.

“Kami sering menerima aspirasi dari pelaku UMKM yang merasa tertinggal. Banyak bantuan dan akses masih terhambat birokrasi dan tidak merata. Ini harus dibenahi dalam RPJMD mendatang,” jelasnya.

Iapun juga mendorong agar program-program pemberdayaan, pelatihan kerja, peningkatan infrastruktur desa, dan pemetaan potensi lokal masuk dalam prioritas utama RPJMD 2025–2029.

Selain itu, ia meminta Pemprov Kalteng agar melibatkan publik secara luas dalam proses penyusunan RPJMD, tidak hanya menggandeng konsultan atau elite ekonomi.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Jangan sampai RPJMD hanya dibuat dari atas ke bawah. Rakyat di desa, nelayan, pelaku tani, dan UMKM harus dilibatkan. Mereka tahu betul kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Maka dari itu, ia juga berkomitmen mengawal pembahasan RPJMD agar arah kebijakan pembangunan tidak berat sebelah, serta menampung masukan dari seluruh daerah di Kalimantan Tengah, khususnya wilayah pedalaman dan tertinggal.

“Kami akan pastikan, dokumen perencanaan ini tidak hanya menjadi pajangan di rak-rak kantor. Tapi benar-benar menjawab masalah kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi masyarakat bawah,”takasnya. (Wid/RN)