DPRD Ingatkan Potensi Banjir dan Longsor

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph

Palangka Raya – DPRD Kalimantan Tengah Meningkatnya intensitas curah hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dalam beberapa pekan terakhir memicu perhatian serius kalangan legislatif. DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk tidak lengah dan segera memperkuat sistem mitigasi bencana secara terpadu.

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph menegaskan bahwa curah hujan tinggi bukan lagi hal rutin musiman semata, tetapi bisa berdampak besar terhadap keselamatan warga, kerusakan infrastruktur, dan gangguan distribusi bahan pokok, terutama di daerah pedalaman dan bantaran sungai.

“Kondisi cuaca ekstrem ini jangan dianggap biasa. Kita harus siaga, karena potensi banjir dan longsor sangat tinggi. Pemerintah daerah wajib aktif menyiapkan langkah darurat sejak dini,” tegas Yetro, Selasa (08/7/2025).

Ia menanggapi bahwa beberapa wilayah seperti Kapuas, Gunung Mas, dan Barito Utara telah mengalami banjir lokal dalam dua pekan terakhir. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa respons cepat dan perencanaan teknis harus jadi fokus utama pemerintah daerah.

Yetro mendesak agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lebih proaktif, tidak hanya menunggu bencana datang. Ia menyarankan penguatan koordinasi lintas OPD, terutama Dinas PU, Dinas Sosial, hingga camat dan lurah, agar informasi lapangan cepat tersampaikan.

“Pemetaan daerah rawan bencana harus diperbarui. Alat berat dan logistik darurat wajib standby. Jangan sampai akses jalan utama ke desa-desa putus tanpa solusi cepat,”ucapnya.

Tak hanya itu, ia menyoroti kondisi saluran air di wilayah perkotaan, termasuk Kota Palangka Raya, yang rentan tergenang akibat drainase tersumbat. Ia meminta pemerintah kota dan kabupaten rutin melakukan pengecekan teknis lapangan.

“Curah hujan yang tinggi ditambah drainase yang buruk bisa memperparah situasi. Kami harap ada inspeksi rutin agar genangan bisa dicegah sejak awal,”katanya.

Selain infrastruktur fisik, ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai potensi bahaya tinggal di wilayah bantaran sungai atau lereng curam.

“Perangkat desa harus aktif mengingatkan warga. Mitigasi bencana itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga warga yang paham akan risikonya,” sambungnya.

ia juga mengingatkan agar semua pembangunan di Kalteng tetap memperhatikan aspek ekologi. Ia menyayangkan banyaknya alih fungsi lahan yang memperburuk daya serap tanah terhadap air hujan.

“Pembangunan tanpa memikirkan lingkungan hanya memperbesar risiko. Kita harus jaga daerah resapan air dan jangan menutup lahan alami tanpa sistem drainase,” ujarnya.

Ia memastikan siap mendukung kebijakan anggaran terkait penanggulangan bencana, baik dalam bentuk dana cadangan maupun dana darurat yang fleksibel saat krisis terjadi.

“Kami mendorong APBD mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang memadai. Keselamatan masyarakat tetap jadi prioritas utama,” pungkasnya. (Wid/RN)