Katambungnews,com, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta lebih serius mengelola Badan Usaha Milik Daer

Anggota Komisi I DPRD Kalteng Purdiono.
Katambungnews,com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta lebih serius mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dorongan ini muncul di tengah pemangkasan dana transfer dari pusat dan penurunan APBD 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan BUMD seharusnya menjadi motor penggerak hilirisasi sektor usaha daerah sekaligus penopang pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita berharap BUMD bisa mendongkrak PAD. Sektor-sektor usaha yang semestinya sudah masuk tahap hilirisasi harus ada peran nyata dari BUMD,” ujar Purdiono, Kamis, 6 November 2025.
Ia menilai, dukungan pemerintah pusat dalam bentuk permodalan maupun pinjaman harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk memperkuat kinerja BUMD.
“Jika tadi ada permodalan atau pinjaman dari Pusat kita menyambut gembira, tentu saja nanti kita juga mendorong pemrintah daerah agar BUMD yang ada di Kalteng atau di kabupaten/kota bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Menurutnya, BUMD yang dikelola dengan baik tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian daerah.
” Disamping bisa menambah PAD juga menyerap sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja sehingga PAD meningkat dan roda perekonomian berjalan,” tuturnya.
Ia menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam hal kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola usaha milik daerah secara profesional.
Lebih lanjut, Purdiono mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jadi daerah jangan terpaku pada TKD saja. Kita harus berupaya meningkatkan PAD agar kabupaten, kota, dan provinsi di Kalteng bisa mandiri secara finansial,” kata dia.
Ia berharap penguatan peran BUMD dapat mempercepat pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Ketahanan finansial agar pembangunan juga bisa kita percepat agar bisa sejajar disamping kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (RN)

COMMENTS