Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya beberapa waktu lalu menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang ke-3 dengan dua agenda utama yaitu laporan
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi
Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya beberapa waktu lalu menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang ke-3 dengan dua agenda utama yaitu laporan Badan Anggaran terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 ,dan pidato pengantar Wali Kota mengenai Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Terkait paripurna tersebut Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi menyampaikan apresiasi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan Pemko Palangka Raya.
Ia menyebut, capaian ini telah berulang kali diperoleh dan menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
“Kami juga memberi apresiasi kepada sejumlah OPD yang telah melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Subandi, Minggu (3/8/2025).
Namun demikian, ia mengingatkan masih adanya OPD yang belum mencapai target, sehingga perlu perbaikan kinerja dan evaluasi mendalam. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Wali Kota untuk memberikan insentif kepada OPD yang berprestasi dan secara bersamaan memberikan pembinaan kepada OPD yang belum optimal.
Menurut Subandi, ketegasan dan penghargaan harus berjalan beriringan demi memacu semangat kerja birokrasi.
Sementara terkait pidato pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD 2025, DPRD mencatat adanya kenaikan target PAD dari Rp331 miliar menjadi Rp339 miliar, kenaikan ini dipandang sebagai sinyal positif, meskipun pelaksanaannya akan sangat bergantung pada pembahasan teknis lanjutan di fraksi-fraksi, Badan Anggaran, dan komisi-komisi terkait.
“Tidak semua sektor PAD bisa dinaikkan karena ada keterbatasan regulasi. Namun, kami akan mencermati sektor mana yang naik, mana yang stagnan, dan mana yang turun,” ujarnya.
Sebagai bagian dari dorongan peningkatan PAD, Subandi juga menyoroti rendahnya tingkat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah wilayah. Hal ini menjadi perhatian khusus karena banyak wilayah yang berharap pembangunan, namun kontribusi pajaknya masih minim.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk aktif membayar PBB. Karena dari pajak inilah pembangunan bisa kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Ditambahkan Subandi, DPRD Palangka Raya berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan perubahan APBD 2025 secara tepat waktu, demi memastikan pelaksanaan program dan kegiatan tidak tertunda. (Red/RN)
COMMENTS