Palangka Raya - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, menyambut baik kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil
Ketua Komisi I DPRD Kalteng I, H. Muhajirin
Palangka Raya – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, menyambut baik kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai diterapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, langkah ini mencerminkan adaptasi birokrasi terhadap perkembangan teknologi dan pola kerja masa kini.
Ia menjelaskan bahwa konsep WFA membuka ruang kerja yang lebih fleksibel tanpa mengorbankan tanggung jawab dan produktivitas ASN. “Kita harus melihat ini sebagai bentuk efisiensi dan kemajuan. Selama target kerja tercapai, ASN tidak harus selalu hadir secara fisik di kantor,” ungkapnya, Jumat (14/02/2025).
Muhajirin menilai, kehadiran ASN di kantor kini lebih berfungsi sebagai ruang koordinasi. Sementara pekerjaan administratif dapat dituntaskan secara daring, sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai. “Yang terpenting adalah hasil dan akuntabilitas, bukan sekadar kehadiran fisik,” ujarnya.
Selain WFA, ia juga menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK) sebagai langkah strategis dalam mengatur ulang prioritas belanja negara. Menurutnya, efisiensi belanja rutin harus dilakukan agar dana publik dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak.
“Presiden telah menginstruksikan efisiensi melalui Inpres, dan ini patut kita dukung. Anggaran yang selama ini habis untuk perjalanan dinas dan ATK bisa diarahkan ke pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat,” tegas legislator dari Fraksi Demokrat tersebut.
Wakil rakyat dari Dapil V Kapuas–Pulang Pisau ini juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mendukung kebijakan tersebut. Ia menekankan bahwa pemanfaatan sistem elektronik mampu menekan konsumsi ATK hingga 80 persen. “Sekarang dokumen bisa dibaca dan dikirim lewat ponsel. Kebutuhan kertas pun menurun drastis,” katanya.
Muhajirin berharap, penghematan yang dilakukan melalui WFA dan pemangkasan anggaran bisa menjadi momentum perbaikan birokrasi. Ia menekankan agar hasil efisiensi benar-benar digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Seluruh kebijakan ini perlu dikawal agar benar-benar memberi dampak positif, bukan sekadar penghematan di atas kertas,” pungkasnya. (CKO/RN)
COMMENTS